 |
| SituasI Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beteng Kabupaten Kepulauan Selayar (Photo:Istimewa) |
Realitynews.web.id, SELAYAR – Sebuah perahu motor yang mengangkut penumpang ke pulau-pulau di Kawasan Takabonerate terjebak di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Benteng Selayar selama dua hari. Hal ini disebabkan oleh kehabisan bahan bakar dan kesulitan mendapatkan pasokan BBM. Akibatnya, penumpang, termasuk anak-anak, terlantar tanpa kepastian mengenai keberangkatan.
Ironisnya, pada saat yang sama, rombongan kapal yang mengangkut para undangan untuk acara Festival Takabonerate Selayar melintasi rute yang sama tanpa mengalami masalah serupa. Perbedaan ini memicu kekecewaan di kalangan penumpang yang merasa kurangnya perhatian dari pihak berwenang dalam memastikan distribusi BBM yang merata.
Beberapa penumpang mengeluhkan kelangkaan bahan bakar jenis solar di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di wilayah pulau-pulau yang seolah tidak ditangani dengan serius oleh pihak terkait. Mereka berharap agar masalah distribusi BBM ini segera diatasi, sehingga perahu-perahu yang tertahan dapat segera berlayar kembali.
Situasi ini menimbulkan komentar di grup-grup WhatsApp, sehingga salah satu anggota DPRD Kepulauan Selayar dari dapil 4 Kepulauan Selayar, Arsil Ijsan angkat bicara.
 |
| Kondisi penumpang kapal tujuan pulau-pulau di Kawasan Takabonerate menanti kepastian pemberangkatan (Photo: Istimewa) |
"Masalah seperti ini sudah bertahun-tahun terjadi di Selayar. Pemerintah seharusnya lebih serius menangani masalah ini, bukan sekadar bicara teori. Kuncinya jelas, penyediaan bahan bakar adalah tanggung jawab pemerintah," ujar Arsil Ihsan, Selasa (08/10/2024).
Arsil juga menambahkan, "Ini memalukan, tapi tidak ada yang merasa malu karena mereka tidak pernah merasakan dampaknya secara langsung," ujarnya melalui pesan singkat.
Menurut Arsil, perlu ada tindakan tegas dalam menyikapi masalah ini, terutama karena kuota BBM di Selayar tidak jelas dan terkesan hanya dikelola secara teori. "Seharusnya penyediaan BBM dipermudah, termasuk harga yang masih sangat mahal di daerah kepulauan."
Ia juga mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum turun tangan untuk menelusuri distribusi solar subsidi di wilayah tersebut. "Jika perlu, tangkap dan beri efek jera bagi yang menyalahgunakan distribusi ini," tegasnya.
Arsil memastikan bahwa ia akan segera membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu dekat. (*)
