Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Asatu Gelar Aksi Protes, Tuntut Reformasi di Sektor Pendidikan dan Pertanian Bulukumba

Kamis, September 26, 2024 | 15.43 WIB Last Updated 2024-09-26T07:45:19Z

 

Asa tu gerudug Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba (Photo: Istimewa) 

Realitynews.web.id, Selayar  – Aliansi Masyarakat Bersatu (Asatu) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bulukumba pada Kamis, (26/09/2024).


Aksi ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang dianggap krusial, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.


Dalam orasinya, Asatu menyoroti dugaan penyimpangan proyek swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan tahun 2023.


Mereka menyebut adanya dugaan pengurangan volume pekerjaan di sejumlah sekolah yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan, sehingga merugikan dunia pendidikan di Bulukumba.


Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan praktik jual beli buku yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Bulukumba.


Praktik tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah melarang segala bentuk jual beli buku di lingkungan sekolah.


Mereka mendesak agar pemerintah segera bertindak untuk menghentikan praktik ini.


Tak hanya di sektor pendidikan, isu kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi fokus utama Asatu dalam aksinya.


Mereka menduga adanya mafia pupuk yang menyebabkan kelangkaan. Bahkan, meskipun petani berhasil mendapatkan pupuk, harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).


Fenomena ini, menurut Asatu, diduga disebabkan oleh penyelundupan pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi petani Bulukumba, namun malah diedarkan di daerah lain.


Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Bersatu ini menyuarakan empat tuntutan utama.


Pertama, Asatu mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera membentuk Tim Satgas terkait dugaan mafia pupuk bersubsidi.


Mereka juga meminta pembentukan agen pupuk di setiap desa untuk memudahkan petani tanpa harus menambah biaya dalam proses pembelian pupuk.


Tuntutan kedua, Asatu meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap gagal memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba dengan baik.


Mereka menilai perlu adanya reformasi di sektor pendidikan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.


Ketiga, Asatu mendesak pembentukan Tim Investigasi terkait dugaan bisnis jual beli buku di sekolah dasar serta penggunaan anggaran Dana BOS.


Mereka menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana pendidikan.


Keempat, mereka meminta pemerintah untuk tidak kalah melawan mafia, terutama di sektor pertanian dan pendidikan yang saat ini dirasa banyak terjadi penyelewengan.


Setelah berorasi di depan Kantor Bupati, massa aksi diarahkan untuk bertemu perwakilan pemerintah.


Asatu berharap tuntutan mereka dapat segera direspons dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola di berbagai sektor di Kabupaten Bulukumba. (*)

×
Berita Terbaru Update