 |
| Dandim 1415 Selayar, Letkol Inf Nanang Agung Wibowo (Photo: Istimewa) |
Realitynews.web.id – Dalam rangka menjaga netralitas dan profesionalisme TNI menjelang Pilkada, Kodim 1415/Selayar mengadakan sosialisasi terkait netralitas TNI dan aturan pelibatan pengamanan pada Pilkada Serentak 2024.
Acara ini diselenggarakan di Aula Kodim 1415/Selayar pada Rabu (17/07/2024) dan dihadiri oleh Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara; Ketua Bawaslu Kabupaten Kep. Selayar, Nurul Badriyah; para pejabat terkait; serta seluruh personel Kodim 1415/Selayar.
Dalam sambutannya, Dandim 1415/Selayar, Letkol Inf. Nanang Agung Wibowo, menegaskan pentingnya netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. “TNI harus tetap netral dan tidak berpihak pada kandidat atau partai politik mana pun. Sinergitas dan netralitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI,” ujar Dandim.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman para prajurit TNI mengenai aturan dan etika dalam menghadapi situasi politik, khususnya selama proses Pilkada. Materi yang disampaikan meliputi panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh prajurit TNI selama masa kampanye, hari pemungutan suara, dan proses penghitungan suara.
Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dibahas aturan pelibatan TNI dalam pengamanan Pilkada. TNI akan berkoordinasi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung. "Pelibatan TNI hanya bersifat bantuan keamanan kepada Polri dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas Letkol Inf. Nanang Agung Wibowo.
 |
| Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara bersama Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriah (Photo: Ist) |
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU, Andi Dewantara, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan TNI dalam memastikan Pilkada Serentak berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. “Sinergi antara TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Kami akan terus berkoordinasi dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap netralitas TNI,” tegasnya.
Ketua Bawaslu, Nurul Badriyah, menambahkan bahwa netralitas TNI adalah objek pengawasan mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir Pilkada. TNI juga dilarang keras berpolitik praktis dan menyalahgunakan kewenangan selama masa kampanye.
Di akhir acara, Asisten Sekda Kab. Kep. Selayar menyampaikan harapannya agar semangat mengamankan pendistribusian logistik Pemilu ke lokasi terluar tetap mengedepankan asas netralitas TNI.
Acara sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para prajurit TNI dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan langsung dari para narasumber. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, seluruh prajurit TNI dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga netralitas selama Pilkada Serentak 2024.
.jpg)
