 |
| Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah beri sambutan pada kegiatan peluncuran tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar di Taman Pusaka Kota Benteng Selayar (Photo:AR/realitynews.web.id) |
Realitynews.web.id - Suatu daerah memiliki budaya tinggi jika ada seni. Kalimat ini pertama kali diucapkan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah saat memberikan sambutan acara peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan oleh KPU Kepulauan Selayar di Taman Pusaka Kota Benteng Selayar. Pada Jumat, (28/06/2024) malam.
“Tadi, di awal kegiatan kita, ada tari-tarian yang ditampilkan oleh teman-teman panitia. Ini adalah penanda bahwa daerah kita memiliki kekayaan nilai seni. Daerah yang memiliki kekayaan nilai seni sesungguhnya memiliki peradaban yang tinggi. Bayangkan jika penari menggerakkan badannya tidak sesuai dengan ketukan gendang, tidak sesuai dengan narasi nada oleh para pemandu nada, tentu tidak menarik. Namun jika sesuai, maka itu menjadi menarik. Itulah kekayaan sesungguhnya,” Ungkap mantan tenaga ahli di DPR RI, Hasbullah.
Menurutnya, dalam kegiatan nasional maupun internasional, selalu ada tari-tarian sebagai penanda. Itu sebenarnya adalah ekspresi dari daerah yang memiliki peradaban tinggi. Karena seni dipahami memiliki muatan yang universal. Itu adalah salah satu penanda bahwa daerah memiliki kekayaan.
Sesungguhnya nilai demokrasi yang sajikan itu, ada dalam peradaban modern Indonesia sejak tahun 1955, selalu sukses. Indonesia saat ini termasuk negara yang selalu sukses menggelar pemilu dengan segala dinamikanya. Dengan tingkat partisipasi yang selalu meningkat setiap momentumnya menjadi indikator kemampuan KPU akan sukses menggelar Pilkada 2024 mendatang.
“Pilkada yang kita lakukan sekarang adalah yang pertama kali secara serentak di Indonesia. Sejak tahun 2015, kita telah mendengarkan adanya pilkada serentak secara parsial, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Selayar. Sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, hingga yang terakhir pada tahun 2024 ini.” Jelas mantan Mahasiswa Unhas, Hasbullah.
Lebih lanjut Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada Desember 2024. Hal itu adalah konsekuensi dari pilkada parsial yang telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2015, dan puncaknya pada tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara serentak secara nasional.
 |
| Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua KPU Sulsel, Ketua KPU Selayar beserta Para Komisionernya dan Sekretariat bersiap meluncurkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar (Photo: AR/realitynews.web.id) |
Harapannya adalah agar daerah dapat merencanakan program dan proyeksi anggaran pembangunannya secara terintegrasi secara nasional. Itulah mengapa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pilkada serentak. Dalam Pasal 201 hingga beberapa ayat, disebutkan bahwa pilkada serentak secara nasional akan dilakukan pada November 2024.
“Mengapa? Karena di sini ada bakal calon dan partai politik, saya ingin menyampaikan bahwa calon kepala daerah dalam membuat visi dan misinya harus sejalan dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,” Tegasnya.
Sebagaimana yang disampaikan diatas, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, keserentakan ini diharapkan agar perencanaan terintegrasi secara nasional di seluruh daerah. Namun, jika calon kepala daerah atau kepala daerah yang terpilih nantinya, tidak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
yang 20 tahunan itu, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, berarti tidak memaknai muatan keserentakan ini dalam ruang integrasi nasional Indonesia. Hal Ini penting bagi calon-calon kepala daerah untuk mempedomani visi dan misinya sejalan dengan RPJP Daerah.
“Dalam forum rapat koordinasi dengan provinsi, saya meminta kepada bapak-bapak di provinsi untuk menyampaikan RPJP kepada semua partai politik, agar partai politik menyampaikan kepada semua bakal calon untuk mempedomani dalam pembuatan visi dan misi masing-masing calon. Begitu juga untuk rekan-rekan kami yang calon perseorangan, agar mempedomani ini,” Tegasnya.
Selanjutnya, mantan Aktivis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan alasan KPU Sulsel memilih tagline “Pilkada Untuk Kita” di Sulawesi Selatan.
“Karena Pilkada Untuk Kita, kata "kita" di Sulawesi Selatan memiliki muatan refleksi ungkapan kesopanan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa Pilkada ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ada nuansa partisipatif yang ingin kami sampaikan dalam tagline Pilkada Untuk Kita. Jingle Pilkada tadi juga berjudul Pilkada Untuk Kita. Kita memaknai ini seperti yang disampaikan oleh pak Wakil Bupati Selayar tadi, ada tiga unsur dalam penyelenggaraan Pilkada atau pemilu yang sukses,” Ungkap Hasbullah.
Pertama, ada pemilih yaitu masyarakat. Kedua, ada peserta pemilu yaitu partai politik dan calon perseorangan. Ketiga, adalah penyelenggara yaitu KPU sebagai pelaksana teknis pelaksanaan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan. Ada juga Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk urusan etik penyelenggara. Selain itu, ada pemerintah untuk konteks pemilihan, yang mana pembiayaannya adalah dari APBD. Sedangkan pemilu sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10.
Selain itu, ada TNI Polri yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Tanggung jawab penyelenggaraan pemilu terletak pada tiga unsur ini, termasuk jurnalis, OKP, dan ORMAS yang berada dalam kategori pemilih. Semua ini harus bertanggung jawab untuk suksesnya pilkada. KPU hanya pelaksana teknis, namun semua pihak harus terlibat dengan proporsinya masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Kesuksesan pilkada ini tidak mungkin tercapai tanpa tiga unsur tersebut. Oleh karena itu, kami memilih tagline Pilkada Untuk Kita di Sulawesi Selatan.
Pemilih bertanggung jawab memilih calon pemimpin yang memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakat selama lima tahun. Pemilih harus mampu menilai mana calon yang menyajikan jalan kesejahteraan bagi masyarakat Selayar Selatan untuk lima tahun ke depan. Peserta pemilu sebagai pemenang bertanggung jawab merealisasikan janji politik kesejahteraan mereka. KPU bertanggung jawab menjadi wasit yang adil dan tidak pilih kasih.
“Dengan itu semua, konsolidasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, mari kita buat pilkada ini menjadi romantis dan mencapai tujuan yang diinginkan. Saya percaya kita bisa melakukannya karena kita memiliki semua yang diperlukan untuk mewujudkannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali, Pilkada Untuk Kita!,” Terang Ketua KPU Sulsel.
Dalam kegiatan peluncuran tahapan Pilkada itu, Ketua KPU Sulsel berharap kepada para pimpinan dan kader parpol untuk menyuarakan tagline “Pilkada Unyuk Kita” di semua kegiatannya.
“ Tolong ceritakan “Pilkada Untuk Kita”. Ini bukan hanya tagline KPU. Saya sampaikan dalam kegiatan provinsi bersama teman-teman partai, ini menjadi sajian bersama kita agar tanggung jawab itu kita pikul secara bersama. Saya sampaikan ini kepada semua teman-teman partai politik ketika kami diundang sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan partai politik di tingkat provinsi,” Pinta Hasbullah. (AR)
.jpg)
