Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Terungkap Penyebab Hilangnya Pertalite Subsidi di APMS Selayar

Senin, Maret 18, 2024 | 02.43 WIB Last Updated 2024-03-17T18:46:15Z

 

Antrian kendaraan disepanjang jalan menuju ke pintu masuk APMS pada malam hari (photo: crew) 

Realitynews.web.id, Kepulauan Selayar - BBM Bersubsidi jenis pertalite menjadi barang rebutan para penjual pengecer dan konsumen (pengendara umum) hingga rela mengantrikan kendaraannya sejak tengah malam hingga pagi di sejumlah APMS di Kabupaten Kepulauan Selayar. 


Sebagaimana yang terjadi pada pantauan malam ini, sejumlah motor dan mobil terlihat telah berbaris mengantri memadati ruas jalan menuju pintu masuk APMS, Minggu (17/03/2024). 


Antrian tersebut terjadi di APMS Tanri Jaya Jalan Veteran Kota Benteng dan APMS Putriana jalan Poros Bandara Aroepala Parappa Kelurahan Putabang Kecamatan Bontoharu dalam keadaan tidak beroperasi (tutup). 


Informasi diperoleh dari berbagai sumber yang berdekatan kedua APMS tersebut menyebutkan, antrian itu sudah sering terjadi dan menjadi pemandangan yang dianggap lazim. Kuat dugaan, mereka adalah para pemburu BBM bersubsidi jenis pertalite. 


Kegiatan yang dilakukan oleh pengantri BBM tersebut dinilai sangat merugikan para konsumen umum lainnya. Sebab ketersediaan stok pertalite subsidi tiap APMS sangat terbatas. 


”Iya pak, hampir tiap malam terjadi, jika ada informasi mobil tangki pertalite masuk di Selayar malamnya itu sudah dipenuhi antrian mobil dan motor bertangki besar seperti yang kita liat saat ini,” kata salah seorang warga yang enggan disebut namanya. Minggu (17/03/2024).


Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa para pengantri tersebut diduga para penjual pengecer dan lainnya berperan menjadi pengantri Pertalite untuk jual kepada pengecer. Sehingga ketersediaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di APMS hilang seketika, hanya bisa ditemui di penjual pengecer dengan harga mahal. 


Menurutnya fenomena antrian ini tidak akan pernah hilang, jika terus dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan dari pemerintah untuk mengaturnya. (*)

×
Berita Terbaru Update